Indonesia
masuk dalam satu dari lima anggota komisi pendidikan yang diorganisir
PBB. Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia yang masuk dalam
komisi tersebut.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg pada Oslo Summit on Education for Development 7 Juli lalu mengumumkan Indonesia masuk dalam Commission on the Financing of Global Education Opportunities.
Komisi baru ini berangggotakan Erna Solberg yang mewakili Norwegia, Presiden Chili Michelle Bachelet, Presiden Joko Widodo, Presiden Malawi Peter Mutahrika sementara Direktur Jenderal Unesco Irina Bokova betindak sebagai co-convenors komisi baru ini.
Sementara mantan Perdana Menteri Inggris Gordon Brown yang akan menjadi ketua komisi itu.
"Kita tentu merasa terhormat karena Indonesia satu-satunya negara yang mewakili Asia. Pertemuan pertama komisi ini sendiri akan dilakukan September nanti," katanya pada Pemberian Penghargaan pada Tokoh Nasional yang Berjasa pada Program Unesco di Kantor Kemendikbud, Kamis (27/8/2015).
Pengagas Indonesia Mengajar ini menjelaskan, komisi ini bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan investasi di sektor pendidikan global yang selama ini dipandang kekurangan dana.
Pada praktiknya, komisi ini akan mengindentifikasi tantangan pendanaan di sektor pendidikan, menyusun roadmap untuk meningkatkan investasi di sektor pendidikan global dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada para stakeholders bidang pendidikan dunia.
Tujuan penting komisi ini, ujar Anies, adalah ingin menjadikan pendidikan sebagai agenda utama pembangunan untuk 15 tahun ke depan.
Kemendikbud sendiri yang ditugasi presiden untuk menyusun bahan dalam pertemuan September nanti.
Anies menerangkan, Indonesia dipilih karena tantangan pendidikan yang sangat kompleks namun ada perwujudan nyata dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikannya.
Anies mengakui, memang dunia pendidikan di Indonesia masih belum sempurna dibanding dengan Korea, Taiwan ataupun Singapura.
Akan tetapi dunia memilih Indonesia dalam komisi tersebut karena jika dilihat dari skala masalah pendidikan di ketiga negara maju itu Indonesia yang paling sukses menangani pendidikan.
"Kita memang jauh dari kesempurnaan. Tetapi justru dengan kompleksitas masalah yang kita tangani achievement yang kita miliki selama ini cukup baik dibanding yang lain," terangnya.
Mendikbud melanjutkan, pada Oslo Summit itu juga Presiden Jokowi menyatakan konsentrasinya pada perkembangan kualitas manusia dan menjadi perhatian khusus negara-negara lain.
Bahkan istilah Revolusi Mental yang digaungkan presiden dalam acara itu sangat dikenal dan mempengaruhi beberapa tokoh PBB untuk mengutip istilah tersebut dalam diskusi.
Anies menjelaskan, komisi ini dibentuk untuk mengatasi pendanaan pendidikan. PBB menunjukkan data bahwa selama dua hingga tiga dekade ini alokasi pendidikan secara total di dunia meningkat.
Tetapi di negara berkembang yang pendapatannya rendah anggaran pendidikan malah menurun. Jika perbedaan anggaran pendidikan ini semakin dibiarkan, ujar Anies, maka gap pendidikan antara negara maju dan berkembang akan semakin senjang.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg pada Oslo Summit on Education for Development 7 Juli lalu mengumumkan Indonesia masuk dalam Commission on the Financing of Global Education Opportunities.
Komisi baru ini berangggotakan Erna Solberg yang mewakili Norwegia, Presiden Chili Michelle Bachelet, Presiden Joko Widodo, Presiden Malawi Peter Mutahrika sementara Direktur Jenderal Unesco Irina Bokova betindak sebagai co-convenors komisi baru ini.
Sementara mantan Perdana Menteri Inggris Gordon Brown yang akan menjadi ketua komisi itu.
"Kita tentu merasa terhormat karena Indonesia satu-satunya negara yang mewakili Asia. Pertemuan pertama komisi ini sendiri akan dilakukan September nanti," katanya pada Pemberian Penghargaan pada Tokoh Nasional yang Berjasa pada Program Unesco di Kantor Kemendikbud, Kamis (27/8/2015).
Pengagas Indonesia Mengajar ini menjelaskan, komisi ini bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan investasi di sektor pendidikan global yang selama ini dipandang kekurangan dana.
Pada praktiknya, komisi ini akan mengindentifikasi tantangan pendanaan di sektor pendidikan, menyusun roadmap untuk meningkatkan investasi di sektor pendidikan global dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada para stakeholders bidang pendidikan dunia.
Tujuan penting komisi ini, ujar Anies, adalah ingin menjadikan pendidikan sebagai agenda utama pembangunan untuk 15 tahun ke depan.
Kemendikbud sendiri yang ditugasi presiden untuk menyusun bahan dalam pertemuan September nanti.
Anies menerangkan, Indonesia dipilih karena tantangan pendidikan yang sangat kompleks namun ada perwujudan nyata dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikannya.
Anies mengakui, memang dunia pendidikan di Indonesia masih belum sempurna dibanding dengan Korea, Taiwan ataupun Singapura.
Akan tetapi dunia memilih Indonesia dalam komisi tersebut karena jika dilihat dari skala masalah pendidikan di ketiga negara maju itu Indonesia yang paling sukses menangani pendidikan.
"Kita memang jauh dari kesempurnaan. Tetapi justru dengan kompleksitas masalah yang kita tangani achievement yang kita miliki selama ini cukup baik dibanding yang lain," terangnya.
Mendikbud melanjutkan, pada Oslo Summit itu juga Presiden Jokowi menyatakan konsentrasinya pada perkembangan kualitas manusia dan menjadi perhatian khusus negara-negara lain.
Bahkan istilah Revolusi Mental yang digaungkan presiden dalam acara itu sangat dikenal dan mempengaruhi beberapa tokoh PBB untuk mengutip istilah tersebut dalam diskusi.
Anies menjelaskan, komisi ini dibentuk untuk mengatasi pendanaan pendidikan. PBB menunjukkan data bahwa selama dua hingga tiga dekade ini alokasi pendidikan secara total di dunia meningkat.
Tetapi di negara berkembang yang pendapatannya rendah anggaran pendidikan malah menurun. Jika perbedaan anggaran pendidikan ini semakin dibiarkan, ujar Anies, maka gap pendidikan antara negara maju dan berkembang akan semakin senjang.
Sumber: http://nasional.sindonews.com
No comments:
Post a Comment